Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah mempercepat penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Arahan itu disampaikan dalam rapat bersama sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo meminta proses IEU-CEPA segera dituntaskan. Saat ini pemerintah tengah melengkapi dokumen perjanjian dalam bahasa Inggris sebelum dibawa ke Parlemen Eropa.
“Tadi Bapak Presiden juga minta agar IEU CEPA itu segera diselesaikan,” kata Airlangga seusai rapat.
Setelah dokumen melalui tahapan di Uni Eropa, Indonesia akan melanjutkan proses ratifikasi melalui mekanisme yang berlaku di dalam negeri. Proses di tingkat Uni Eropa mencakup revisi legal, pengajuan kepada Dewan Uni Eropa, penandatanganan, kemudian persetujuan Parlemen Eropa.
“IEU CEPA diharapkan sekarang dalam proses untuk diproses dalam kelengkapan bahannya dalam bahasa Inggris untuk dibawa ke Parlemen Eropa dan dari situ baru kita, dalam versi kita, untuk dibawa ke Parlemen untuk ratifikasi,” ujar Airlangga.
Pemerintah sebelumnya menyatakan IEU-CEPA telah memasuki tahap akhir menuju penandatanganan dan ratifikasi setelah proses perundingan yang berlangsung hampir satu dekade. Kesepakatan tersebut diharapkan memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa.
Percepatan IEU-CEPA juga akan menjadi agenda dalam komunikasi tingkat tinggi Indonesia dan Uni Eropa. Airlangga mengatakan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maroš Šefčovič direncanakan berkunjung ke Indonesia. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga disebut akan berkunjung pada akhir Oktober atau awal November 2026.
Pemerintah menargetkan proses ratifikasi berlangsung pada semester kedua 2026 agar IEU-CEPA dapat mulai diterapkan pada awal 2027.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
