Pemerintah menyatakan optimistis dapat menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Keyakinan itu didasarkan pada capaian penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dalam periode Maret 2024 hingga September 2025, pemerintah mencatat sebanyak 1,36 juta penduduk berhasil keluar dari kategori miskin ekstrem. Angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen menjadi 0,78 persen, atau setara penurunan jumlah penduduk dari 3,56 juta jiwa menjadi sekitar 2,2 juta jiwa.
“Kami akan melakukan sinkronisasi dan kolaborasi program yang fokus pada perlindungan sosial dan bantuan langsung agar berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta penguatan ketahanan pangan dan energi,” ujar Muhaimin.
Sejumlah program pemerintah juga menunjukkan capaian positif. Bantuan sosial menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran. Selain itu, sekitar 2 juta masyarakat terlibat dalam program padat karya, dan jumlah yang sama memperoleh akses permodalan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dari sisi layanan dasar, pemerintah mencatat 99,4 persen kecamatan telah memiliki fasilitas kesehatan, sementara lebih dari 82,3 persen desa memiliki akses pendidikan dasar.
Muhaimin menegaskan, target penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan konsistensi kebijakan serta kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. “Targetnya nol persen pada 2026, dan ini membutuhkan fokus pada hasil nyata,” katanya.
Dalam rapat yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan kontribusi sektor ekonomi kreatif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, terutama bagi generasi muda.
Menurut Riefky, pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui pendekatan kolaborasi hexahelix untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut penciptaan lapangan kerja baru di sektor ini telah melampaui target 2025.
“Penguatan ekosistem ekonomi kreatif di berbagai daerah akan terus kami dorong melalui program-program terintegrasi agar masyarakat bisa naik kelas,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar, bersama jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
